Sepakbola Sebagai Pesan Antirasialisme

Olahraga dapat menciptakan harapan saat keputusasaan mendera –demikian kata-kata yang keluar dari bibir seorang Nelson Mandela-. Ia percaya bahwa nilai-nilai sportivitas, fair-play, dan hiburan dalam olahraga mampu dimanfaatkan untuk merobohkan sekat pemisah kebudayaan bernama rasialisme. Keoptimisan Mandela mengenai peran penting olahraga dalam melawan rasialisme itu merupakan respon dia saat menyaksikan negara yang ia cintai Afrika Selatan, menjadi tuan rumah piala dunia sepakbola. Saat itu, seluruh warga-bangsa Afrika Selatan, baik yang memiliki kulit putih maupun kulit hitam tertawa bersama dan bergembira merayakan pagelaran akbar tersebut. Mandela sepertinya terpukau dengan semangat positif dari olahraga yang sanggup menyatukan bangsa-bangsa dunia dari segala warna. 

Terpukaunya seorang Mandela tersebut terlihat dalam kalimat indah yang ia ucapkan di depan orang banyak saat ‘Sang Madiba’ memberikan sambutan dalam pesta akbar dunia sepakbola itu. Dia dengan penuh optimism berkata:

“Sport can create hope where once there was only despair. It is more powerful than governments in breaking down racial barriers. It laughs in the face of all types of discrimination.”
(Olahraga dapat mencipta harapan di saat keputusasaan menera. Dia (olahraga) lebih kuat daripada pemerintah dalam merobohkan tembok rasialisme. Olahraga sanggup menghadirkan tawa dalam wajah segala tipe diskriminasi)

Kalimat tersebut menegaskan bahwa Mandela mempercayai bahwa olahraga dapat berfungsi menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik. Hal ini terutama dalam rangka merobohkan tembok tebal rasialisme. Peran olahraga ini dianggapnya jauh lebih powerful dibandingkan dengan kekuatan Negara. Ia memiliki mimpi besar agar olahraga menjadi garda depan dalam melawan rasialisme.

Sebagai penikmat sepakbola kita seharusnya dapat memahami dengan baik maksud dari Bapak Anti-Rasialisme itu. Sepanjang hidupnya, sebagian besar dihabiskan untuk memerangi politik rasialisme, apartheid. Politik yang membesarkan kelompok ras tertentu dan disertai dengan melakukan penindasan terhadap ras lainnya. Hingga akhir abad ke 20 Mandela merupakan pemimpin garda terdepan dalam memerangi rasialisme. Dirinya tidak hanya ahli dalam mengolah kata namun juga mampu mematerialkan kata-kata itu menjadi tindakan nyata. Ketika ‘Sang Madiba’ sampai pada tampuk kekuasaan bukan dendam kepada kulit putih yang ia bawa. Hal sebaliknya terjadi, Mandela justru memaafkan semua perlakuan buruk politik apartheid di masa lalu serta mengajak seluruh rakyat Afrika Selatan untuk melakukan rekonsiliasi nasional, agar rakyat berkulit putih dan hitam saling bergandengan tangan membangun negara.

Perjalanan hidupnya yang getir saat melihat aksi rasialisme terjadi membuat Mandela tersadar bahwa rasialisme tidak mampu dilawan dengan dendam yang membara, hukuman, maupun dengan sikap rasialisme baru. Rasialisme hanya dapat dilawan dengan pemaafan dan cinta. Oleh karena itu, dari lubuk hatinya yang terdalam, Mandela sangat berbahagia melihat semua orang, segala bangsa, dan lintas warna kulit tertawa besama-sama menikmati pesta akbar sepakbola. Mandela bahagia karena ternyata olahraga –terutama sepakbola– membawa pesan kemanusiaan yang lebih tinggi daripada sekedar industri dan entertainment. Dalam olahraga itu, Mandela melihat adanya harapan rasialisme memudar di muka bumi.

Namun, harapan kita, kasus-kasus rasialisme tidak muncul lagi di dunia olahraga seperti, sepakbola. Olahraga harus sanggup mewujudkan mimpi Mandela untuk menjadi garda depan merobohkan rasialisme yang merupakan anak kandung dari nasionalisme-chauvinistik. Saya tutup tulisan ini dengan kata-kata penuh tenaga dari seorang pemimpin kulit hitam Amerika Serikat, Martin Luther King, yang perjuangannya melawan rasialisme tidak kalah dari Sang Madiba. Ia bermimpi :

“I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character” 
(Saya bermimpi suatu saat keempat anak saya akan menikmati hidup dalam sebuah bangsa yang tidak menilai seseorang berdasarkan warna kulitnya, tetapi berdasarkan watak-karakternya)

Read More

Demokrasi Pasca Pemilihan Umum: Sebuah Refleksi

Sumber: tribunnews.com

Pemilihan umum (Pemilu) secara langsung dan terbuka merupakan sebuah bagian kecil dari budaya demokrasi. Pemilu diselenggarakan sebagai upaya untuk memastikan bahwa pemimpin dan/atau wakil rakyat benar-benar merepresentasikan kepentingan rakyat dan oleh karena itu mendapat legitimasi yang kuat. Hadirnya pemilu yang sehat dan kredibel diharapkan sanggup melahirkan pemimpin yang legitimate dan berkualitas sekaligus mengeliminasi praktik-praktik absolutisme dan oligarki kekuasaan. Pemimpin dan/atau wakil rakyat yang langsung dipilih oleh rakyat – melalui Pemilu – mempunyai tanggung-jawab moral untuk mengakomodasi dan memperjuangkan nasib rakyat yang telah memilihnya itu. 

Namun faktanya, dalam banyak kasus, cita ideal Pemilu tereduksi sedemikian rupa sehingga hanya menjadi ajang para konsultan politik untuk memoles citra para kandidat yang membayarnya. Para konsultan politik itu ibarat staff marketing perusahaan pasta gigi dalam menjual produknya. Hal inilah yang menjadi sorotan tajam Noam Chomsky dalam sebuah artikel pendeknya berjudul Elections Run by Same Guys Who Sell Toothpaste.  Dalam artikel itu, Chomsky (2005) menulis :

“The elections are run by the same guys who sell toothpaste. They show you an image of a sports hero, or a sexy model, or a car going up a sheer cliff or something, which has nothing to do with the commodity, but it is intended to delude you into picking this one rather than another one. Same when they run elections. But they’re assigned that task in order to marginalize the public and furthermore, people are pretty well aware of it”

(Pemilu dijalankan layaknya orang yang sedang menjajakan pasta gigi. Mereka menunjukkan gambar seorang olahragawan terkemuka, atau model seksi, atau mobil yang sedang naik tebing terjal atau hal-hallain, yang tidak ada hubungannya dengan komoditas yang sedang dijajakannya, semua itu dimaksudkan untuk menipu Anda  agar  memilih produk yang ditawarkan bukan memilih yang lain. Sama ketika mereka menjalankan pemilu. Tapi  (dalam Pemilu – pen) mereka ditugaskan untuk meminggirkan masyarakat, dan lebih dari itu, rakyat cukup menyadari akan hal itu).

Hal ini dalam pandangan Noam Chomsky, Pemilu tak lebih dari sekedar etalase pencitraan, atau dalam bahasa lain, Pemilu sebangun dengan proyek industri pencitraan yang tak jauh beda dengan seorang penjaja pasta gigi, yang merayu dengan segala macam iklan agar pasta giginya terbeli. Uniknya, iklan-iklan yang dijadikan media untuk merayu pembeli itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan produk pasta gigi yang dijual.

Demikianlah, dalam Pemilu – terutama saat kampanye – terjadi kesenjangan yang cukup jauh antara otensitas seorang kandidat dengan citra yang ditampilkannya. Seorang yang dalam kehidupan sehari-harinya korup, misalnya, tiba-tiba saat kampanye dia mencitrakan diri sebagai orang yang jujur dan pembela keadilan.

Sebaliknya akibat praktik negative campaign, black campaign, dan smear campaign; orang yang secara otentik baik dan mempunyai kapasitas dapat dicitrakan sebagai orang berkepribadian buruk. Di sini, Chomsky mencandra bahwa kampanye dalam Pemilu tak lebih dari usaha untuk merusak demokrasi. Tidak ada yang otentik dalam setiap kampanye, semua hanya berisi manipulasi untuk merebut suara konstituen. Pun, Pemilu hanya menjadi ajang segelintir elit untuk merebut kekuasaan. Kritik tajam Chomsky (2005) terhadap praktik kampanye dalam Pemilu itu tertuang dalam pernyataan berikut :

“For many years, election campaigns here have been run by the public relations industry and each time it’s with increasing sophistication. Quite naturally, the industry uses the same technique to sell candidates that it uses to sell toothpaste or lifestyle drugs. The point is to undermine markets by projecting imagery to delude and suppressing information – and similarly, to undermine democracy by the same method”

(Selama bertahun-tahun, kampanye pemilu  dijalankan oleh industri Public Relation (PR)yang seiringberjalannya waktu semakin meningkat kecanggihannya. Secara  alami, industri PR  menggunakan teknik yang sama dalam mempromosikan seorang  kandidatsepertiyang digunakanpenjual pasta gigi atau obat-obatan gaya hidup. Intinya, hal ini dilakukan untuk merusak pasar dengan memproyeksikan citra yang  menipu dan membatasi informasi, dan di saat bersamaan, merusak demokrasi dengan metode yang sama)

Praktik industri public relation dalam kampanye itu secara signifikan menggerus nilai-nilai dan prinsip demokrasi. Pemilu – dengan kampanye didalamnya – penuh dengan ilusi pencitraan yang tidak otentik. Oleh karena itu, adalah wajar jika pasca Pemilu, suara-suara kekecewaan kerap muncul atas perilaku buruk pemimpin yang telah dipilih melalui mekanisme Pemilu. Figur yang selama kampanye tampil sangat memukau dan memikat, tetapi saat berkuasa dia ternyata justru jauh dari harapan.


Memperkuat Posisi Tawar Masyarakat Sipil
Dari uraian di atas menunjukkan bahwa betapaun pemilu telah dijalankan secara langsung, bebas dan berkala;  bukan berarti nilai-nilai dan prinsip demokrasi akan berjalan dengan sendirinya. Justru sebaliknya, Pemilu sanggup menjadi ajang untuk merusak nilai-nilai dan prinsip demokrasi. Tidak ada jaminan bahwa Pemilu bisa menghasilkan pemimpin yang kredibel dan bekerja penuh untuk kepentingan rakyat.  Banyak kasus menunjukkan bahwa figur-figur yang terpilih melalui mekanisme pemilu seringkali justru lebih menghamba pada kepentingan korporasi ketimbang kepentingan rakyat.

Kita harus belajar untuk tidak menaruh harapan berlebihan terhadap hasil Pemilu. Figur yang tampak baik atau dianggap baik pada masa kampanye belum tentu sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, kerja konkret pasca Pemilu adalah memperkuat posisi tawar masyarakat sipil untuk terus mengawal dan mengontrol kinerja sang figur terpilih. Esensi dari demokrasi bukan terletak pada gegap-gempita kampanye, tetapi pada kapasitas masyarakat sipil dalam menjalankan fungsinya sebagai mitra strategis pemerintah atau Negara.

Vaclav Havel menguraikan bahwa demokrasi sejati tegak di atas pondasi masyarakat sipil yang kuat. Tanpa itu, rumah demokrasi menjadi sangat rapuh, digerogoti banyak rayap. Cita ideal demokrasi untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial menjauh dari harapan. Penguatan kapasitas masyarakat sipil inilah yang seharus dilakukan secara lebih gegap-gempita daripada kampanye dalam Pemilu. Posisi masyarakat sipil harus setara dengan masyarakat politik (Negara) dan juga masyarakat bisnis (korporasi).

Posisi masyarakat sipil tidak boleh berada di bawah kuasa Negara dan korporasi. Jika hal ini terjadi maka pemilu dan kampanye sama sekal tak berguna. Hanya menjadi ritual yang merusak demokrasi.  Posisi masyarakat sipil tidak boleh berada di bawah kuasa Negara dan korporasi. Singkatnya, pasca gegap-gempita Pemilu, kerja berat yang menunggu di depan mata adalah memperkuat posisi masyarakat sipil agar tidak tertindas oleh kuasa negara dan korporasi.

 

Read More